Labels

Thursday 18 December 2014

Kebijakan Obat-obatan/Drugs dan Alkohol

DRUGS AND ALCOHOL POLICY


Kebijakan penggunaan Alat Pelindung Diri - APD

TAAT PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI – APD

PT. A menetapkan bahwa setiap area kerja yang memiliki izin wajib memakai APD atau Alat Pelindung Diri harus ditaati oleh para pekerja guna melindungi keselamatan segala pihak.

Kebijakan Medical Check Up

KEBIJAKAN MEDICAL CHECK UP


Tujuan               
Medical Check Up Standard List ini sebagai persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan General Check Up , untuk pemantauan kesehatan karyawan yang bekerja di lingkungan Perusahaan.

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

Spesifikasi Standard APD

Spesifikasi Standard APD

Tuesday 16 December 2014

Daftar peraturan tentang K3 di Indonesia

Daftar peraturan tentang K3 di Indonesia

Download PDF

Menghitung Frequency Rate, Severety Rate, Lost Time Rate, Incident Rate

Jenis-jenis penerapan Statistik dalam Aspek K3

1. Ratio Kekerapan Cidera (Frequency Rate)
Frekwensi Rate digunakan untuk mengidentifikasi jumlah cidera yang menyebabkan tidak bisa bekerja per sejuta orang pekerja. Ada dua data penting yang harus ada untuk menghitung frekwensi rate, yaitu jumlah jam kerja hilang akibat kecelakaan kerja (Lost Time Injury /LTI) dan jumlah jam kerja orang yang telah dilakukan (man hours).

Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko / Management Risk


1.                   Identikasi Bahaya

Prosedur Investigasi kecelakaan / Incident Report

Prosedur ini bertujuan agar setiap kejadian kecelakaan yang terjadi dalam lingkungan Perusahaan dapat cepat dilaporkan dan korban mendapatkan penanganan dengan segera. Selain itu agar diketahui penyebab kecelakaan tersebut sehingga dapat diambil tindakan pencegahan agar tidak terulang kembali.

Ijin Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab serta bahaya bekerja di ruang terbatas

Perlunya Ijin Kerja ketika melakukan Pekerjaan di Ruang Terbatas agar :

Gas Berbahaya dalam Ruangan Terbatas

Pengenalan Gas Berbahaya dalam Ruangan Terbatas

1. H2S (Hydrogen Sulfide)
H2S adalah rumus kimia dari gas Hidrogen Sulfida yang terbentuk dari 2 unsur Hidrogen dan 1 unsur Sulfur.  Satuan ukur gas H2S adalah ppm ( part per milion ) atau %

Potensi Bahaya Zat-Zat Kimia di Dalam Rumah Tangga

Zat-zat kimia alami maupun sintesis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Selain manfaatnya dalam mensejahterakan atau memudahkan kegiatan manusia sehari-hari, zat-zat kimia tersebut ternyata berpotensi membahayakan kesehatan.

Potensi Bahaya Zat-Zat Kimia di Dalam Rumah Tangga

Lost Time Injury, Medical Treatment, First Aid Treatment, Near Miss

Istilah dalam Statistik HSE

1. Man Hours : Jam Kerja

Kegiatan Pengelolaan limbah B3

Kegiatan Pengelolaan limbah B3 

Kegiatan Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan serta penimbunan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai dalam pengelolaan limbah B3, yaitu :

Karakteristik Limbah B3

Karakteristik limbah B3


1. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25 °C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

Pengertian Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 

Prosedur Keselamatan Pekerjaan Galian Parit

Prosedur Keselamatan Pekerjaan Galian Parit :

Prosedur Keselamatan Kerja menggunakan Tangga

Prosedur Keselamatan Kerja menggunakan Tangga :

1. Merencanakan pemasangan tangga yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas pekerja ke tempat yang lebih tinggi.

Prosedur Keselamatan Kerja dengan Scaffolding

Prosedur Keselamatan Kerja dengan Scaffolding :

1. Merencanakan metode pemasangan perancah ( scaffolding ) pada tahap awal sebelum pekerjaan perancah dimulai .

Monday 15 December 2014

Perlengkapan Standard K3L Kendaraan

Perlengkapan Standard Kendaraan 

Perlengkapan standar yang harus diperiksa oleh pengemudi/mekanik untuk kendaraan yang akan dibeli/disewa/dipakai antara lain :

Prosedur bagi penumpang kendaraan bermotor

Pedoman bagi penumpang kendaraan bermotor :

1. Selalu menggunakan sabuk pengaman. Pastikan sabuk pengaman berfungsi dan dalam keadaan baik. Bantu pengemudi saat akan menyeberang, mundur, parkir di tempat berbahaya atau terbatas.

Prosedur pengoperasian kendaraan bermotor bagi pengemudi


PEDOMAN BAGI PENGEMUDI


A. Sebelum Mengemudi

1. Setiap pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk memeriksa dan meneliti kondisi kendaraannya setiap hari sebelum dihidupkan baik dari segi keberadaan perlengkapannya dan kondisi perlengkapan tsb.

2. Selalu menjaga kebersihan kendaraannya.

Saturday 13 December 2014

Permen LH No 33 Tahun 2009 - Tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun - Pengendalian Ceceran & Tumpahan B3

Permen LH No 33 Tahun 2009 - Tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun - Pengendalian Ceceran & Tumpahan B3

Download PDF

UU RI No. 18 Tahun 2008 - Tentang pengelolaan Sampah - Pengendalian Sampah / Pemisahan sampah

UU RI No. 18 Tahun 2008 - Tentang pengelolaan Sampah - Pengendalian Sampah / Pemisahan sampah.

Download PDF

Kep. MENAKER No. 187 Tahun 1999 - Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja - Pengendalian material B3 & MSDS

Kep. MENAKER No. 187 Tahun 1999 - Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja - Pengendalian material B3 & MSDS

Download PDF

Kep. MENLH No. 03 Tahun 2008 - Tata cara pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun

Kep. MENLH No. 03 Tahun 2008 - Tata cara pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun

Download PDF

PP RI No. 74 Tahun 2001 - Tentang pengolahan bahan berbahaya dan beracun - Pengendalian material B3 & MSDS

PP RI No. 74 Tahun 2001 - Tentang pengolahan bahan berbahaya dan beracun - Pengendalian material B3 & MSDS

Download PDF

PP RI No. 18 Tahun 1999 - Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PP RI No. 18 Tahun 1999 - Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Download PDF

Kep. KEPALA BAPEDAL No. 05 Tahun 1995 - Pemasangan simbol dan Label Limbah B3

Kep. KEPALA BAPEDAL No. 05 Tahun 1995 - Pemasangan simbol dan Label Limbah B3

Download PDF

Kep. KEPALA BAPEDAL No. 02 Tahun 1995 - Pengendalian dokumen limbah B3

Kep. KEPALA BAPEDAL No. 02 Tahun 1995 - Pengendalian dokumen limbah B3

Download PDF

Kep. KEPALA BAPEDAL No. 01 Tahun 1995 - Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

Kep. KEPALA BAPEDAL No. 01 Tahun 1995 - Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

Download PDF

Kep. MENLH No. 112 Tahun 2003 - Baku Mutu Air Limbah Domestik

S A L I N A N
KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 112 TAHUN 2003
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Kep - 48 / MENLH/11/1996 - Baku Tingkat Kebisingan

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP-48/MENLH/11/1996
TENTANG
BAKU TINGKAT KEBISINGAN

Per. MENLH No. 5 Tahun 2006 - Pengukuran emisi gas buang

 Per. MENLH No. 5 Tahun 2006 - Pengukuran emisi gas buang

Download PDF

PP RI No. 41 Tahun 1999 - Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999
Tentang : Pengendalian Pencemaran Udara
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Per.13/Men/X/2011 - Nilai Ambang Batas Faktor Kimia & Faktor Fisika di tempat kerja

Per.13/Men/X/2011 - Nilai Ambang Batas Faktor Kimia & Faktor Fisika di tempat kerja

Download PDF

Permenaker PER.15/MEN/VIII/2008 - Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di tempat Kerja

Permenaker PER.15/MEN/VIII/2008 - Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di tempat Kerja

Download PDF

Permenaker No. 8 Tahun 2010 - Tentang Penggunaan APD

Permenaker No. 8 Tahun 2010 - Tentang Penggunaan APD

Download PDF

Per.Manaker No.04 Tahun 1987 - P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.04/MEN/1987
T E N T A N G
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA
TATA CARA PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN KERJA
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

PER.25/MEN/XII/2008 - Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.25/MEN/XII/2008
TENTANG
PEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACAT
KARENA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Per.Manaker No.02 Tahun 1980 - Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

PERATURAN MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No. Per.02/MEN/1980
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA.
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PER 01/MEN/1998 - Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja

PER 01/MEN/1998  - Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja

Download PDF

UU No.36 Tahun 2009 - Menerapkan jaminan kesehatan kepada seluruh karyawan

UU No.36 Tahun 2009 - Menerapkan jaminan kesehatan kepada seluruh karyawan

Download PDF

Kep. MENKES No. 907 Tahun 2002 - Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air Minum

Kep. MENKES No. 907 Tahun 2002 - Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air Minum

Download PDF

UU RI No. 13 Tahun 2003 - Tentang Ketenagakerjaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Per. MENAKER No. 02 Tahun 1989 - Pengawasan Instalasi Penyalur Petir

PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER.02/MEN/1 989
TENTANG
PENGAWASAN INSTALASI PENYALUR PETIR
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

Kep. MENAKERTRANS No.75 Tahun 2002 - Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 PUIL

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.75/MEN/2002
T E N T A N G
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
NOMOR : SNI-04-0225-2000 MENGENAI PERSYARATAN UMUM
INSTALASI LISTRIK 2000 (PUIL 2000) DI TEMPAT KERJA

Per.Men Perburuhan No. 7 Tahun 1964 - Syarat Kesehatan serta penerangan dalam tempat kerja

Per.Men Perburuhan No. 7 Tahun 1964 - Syarat Kesehatan serta penerangan dalam tempat kerja

Download PDF

Kep. MENKES No. 261 Tahun 1998 - Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja

Keputusan Menteri Kesehatan
No. 261/MENKES/SK/II/1998
Tentang : Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Kep. MENKES No.1405 Tahun 2002 - Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

Kep. MENKES No.1405 Tahun 2002 - Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.

Download PDF.

Per. MENAKERTRANS No. 04 Tahun 1980 - Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No: PER.04/MEN/1980
TENTANG
SYARAT-SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAN
ALAT PEMADAM API RINGAN.
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI:

Kep. MENAKER No.186 Tahun 1999 - Unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I
No.KEP.186/MEN/1999
TENTANG UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DITEMPAT KERJA
MENTERI TENAGA KERJA R.I

Kep. KABAPEDAL No. 56 Tahun 1994 - Tentang Pedoman mengenai Dampak Penting

Kep. KABAPEDAL  No. 56 Tahun 1994 - Tentang Pedoman mengenai Dampak Penting

Download PDF.

Per.MENLH No 16 Tahun 2012 - Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Per.MENLH No 16 Tahun 2012 - Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Download PDF.

PP RI Nomor 27 Tahun 2012 - Izin Lingkungan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UU RI Nomor 32 Tahun 2009 - Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

DOWNLOAD PDF

UU Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup - Per. MENLH No. 13 Tahun 2010

SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Tuesday 9 December 2014

Peraturan pemberian cuti kerja kepada karyawan

Pertanyaan mengenai Cuti Kerja Tahunan

Apa saja jenis – jenis cuti?
  • Cuti Tahunan
  • Cuti Sakit
  • Cuti Bersalin/Cuti Melahirkan
  • Cuti Besar
  • Cuti karena alasan penting

Tanggung jawab semua karyawan dalam K3L / HSE

Tanggung jawab semua karyawan dalam K3L / HSE

1. Masing-masing karyawan bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri serta karyawan dari kecelakaan kerja. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan praktek kerja aman serta prosedur yang telah ditentukan.

Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan - Kep. MENLH No. 42 Tahun 1994

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 42 Tahun 1994
Tentang : Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Pedoman Pelaksanaan Audit Linkungan Hidup - Kep. MENLH No. 30 Tahun 2001

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 30 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
YANG DIWAJIBKAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,