Thursday 18 December 2014
Kebijakan penggunaan Alat Pelindung Diri - APD
TAAT PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI – APD
PT. A menetapkan bahwa setiap area kerja yang memiliki izin wajib memakai APD atau Alat Pelindung Diri harus ditaati oleh para pekerja guna melindungi keselamatan segala pihak.
Kebijakan Medical Check Up
KEBIJAKAN MEDICAL CHECK UP
Tujuan
Medical Check Up Standard List ini sebagai persyaratan minimum yang
harus dipenuhi dalam pelaksanaan General Check Up , untuk pemantauan kesehatan
karyawan yang bekerja di lingkungan Perusahaan.
Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
KEBIJAKAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN
Spesifikasi Standard APD
Spesifikasi Standard APD
Tuesday 16 December 2014
Daftar peraturan tentang K3 di Indonesia
Menghitung Frequency Rate, Severety Rate, Lost Time Rate, Incident Rate
Jenis-jenis penerapan Statistik dalam Aspek K3
1. Ratio Kekerapan Cidera (Frequency Rate)
1. Ratio Kekerapan Cidera (Frequency Rate)
Frekwensi Rate digunakan untuk mengidentifikasi jumlah cidera yang menyebabkan tidak bisa bekerja per sejuta orang pekerja. Ada dua data penting yang harus ada untuk menghitung frekwensi rate, yaitu jumlah jam kerja hilang akibat kecelakaan kerja (Lost Time Injury /LTI) dan jumlah jam kerja orang yang telah dilakukan (man hours).
Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko / Management Risk
1.
Identikasi Bahaya
Prosedur Investigasi kecelakaan / Incident Report
Prosedur
ini bertujuan agar setiap kejadian kecelakaan yang terjadi dalam lingkungan
Perusahaan dapat cepat dilaporkan dan korban mendapatkan penanganan dengan
segera. Selain itu agar diketahui penyebab kecelakaan tersebut sehingga dapat
diambil tindakan pencegahan agar tidak terulang kembali.
Ijin Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab serta bahaya bekerja di ruang terbatas
Perlunya Ijin Kerja ketika
melakukan Pekerjaan di Ruang Terbatas agar :
Gas Berbahaya dalam Ruangan Terbatas
Pengenalan Gas Berbahaya dalam Ruangan Terbatas
1. H2S (Hydrogen Sulfide)
H2S adalah rumus kimia
dari gas Hidrogen Sulfida yang terbentuk dari 2 unsur Hidrogen dan 1 unsur
Sulfur. Satuan ukur gas H2S adalah ppm ( part per milion )
atau %
Potensi Bahaya Zat-Zat Kimia di Dalam Rumah Tangga
Zat-zat
kimia alami maupun sintesis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan
modern. Selain manfaatnya dalam mensejahterakan atau memudahkan kegiatan
manusia sehari-hari, zat-zat kimia tersebut ternyata berpotensi membahayakan
kesehatan.
Potensi
Bahaya Zat-Zat Kimia di Dalam Rumah Tangga
Lost Time Injury, Medical Treatment, First Aid Treatment, Near Miss
Istilah dalam Statistik HSE
1. Man Hours : Jam Kerja
1. Man Hours : Jam Kerja
Kegiatan Pengelolaan limbah B3
Kegiatan Pengelolaan limbah B3
Kegiatan Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan serta penimbunan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai dalam pengelolaan limbah B3, yaitu :
Karakteristik Limbah B3
Karakteristik limbah B3
1. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25 °C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.
Pengertian Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
Prosedur Keselamatan Pekerjaan Galian Parit
Prosedur Keselamatan Pekerjaan Galian Parit :
Prosedur Keselamatan Kerja menggunakan Tangga
Prosedur Keselamatan Kerja menggunakan Tangga :
1. Merencanakan pemasangan tangga yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas pekerja ke tempat yang lebih tinggi.
1. Merencanakan pemasangan tangga yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas pekerja ke tempat yang lebih tinggi.
Prosedur Keselamatan Kerja dengan Scaffolding
Prosedur Keselamatan Kerja dengan Scaffolding :
1. Merencanakan metode pemasangan perancah ( scaffolding ) pada tahap awal sebelum pekerjaan perancah dimulai .
1. Merencanakan metode pemasangan perancah ( scaffolding ) pada tahap awal sebelum pekerjaan perancah dimulai .
Monday 15 December 2014
Perlengkapan Standard K3L Kendaraan
Perlengkapan Standard Kendaraan
Perlengkapan standar yang harus diperiksa oleh pengemudi/mekanik untuk kendaraan yang akan dibeli/disewa/dipakai antara lain :
Perlengkapan standar yang harus diperiksa oleh pengemudi/mekanik untuk kendaraan yang akan dibeli/disewa/dipakai antara lain :
Prosedur bagi penumpang kendaraan bermotor
Pedoman bagi penumpang kendaraan bermotor :
1. Selalu menggunakan sabuk pengaman. Pastikan sabuk pengaman berfungsi dan dalam keadaan baik. Bantu pengemudi saat akan menyeberang, mundur, parkir di tempat berbahaya atau terbatas.
1. Selalu menggunakan sabuk pengaman. Pastikan sabuk pengaman berfungsi dan dalam keadaan baik. Bantu pengemudi saat akan menyeberang, mundur, parkir di tempat berbahaya atau terbatas.
Prosedur pengoperasian kendaraan bermotor bagi pengemudi
PEDOMAN BAGI PENGEMUDI
A. Sebelum Mengemudi
1. Setiap pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk memeriksa dan meneliti kondisi kendaraannya setiap hari sebelum dihidupkan baik dari segi keberadaan perlengkapannya dan kondisi perlengkapan tsb.
2. Selalu menjaga kebersihan kendaraannya.
Saturday 13 December 2014
Permen LH No 33 Tahun 2009 - Tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun - Pengendalian Ceceran & Tumpahan B3
Permen LH No 33 Tahun 2009 - Tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun - Pengendalian Ceceran & Tumpahan B3
Download PDF
Download PDF
UU RI No. 18 Tahun 2008 - Tentang pengelolaan Sampah - Pengendalian Sampah / Pemisahan sampah
UU RI No. 18 Tahun 2008 - Tentang pengelolaan Sampah - Pengendalian Sampah / Pemisahan sampah.
Download PDF
Download PDF
Kep. MENAKER No. 187 Tahun 1999 - Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja - Pengendalian material B3 & MSDS
Kep. MENAKER No. 187 Tahun 1999 - Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja - Pengendalian material B3 & MSDS
Download PDF
Download PDF
Kep. MENLH No. 03 Tahun 2008 - Tata cara pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun
Kep. MENLH No. 03 Tahun 2008 - Tata cara pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun
Download PDF
Download PDF
PP RI No. 74 Tahun 2001 - Tentang pengolahan bahan berbahaya dan beracun - Pengendalian material B3 & MSDS
PP RI No. 74 Tahun 2001 - Tentang pengolahan bahan berbahaya dan beracun - Pengendalian material B3 & MSDS
Download PDF
Download PDF
Kep. KEPALA BAPEDAL No. 02 Tahun 1995 - Pengendalian dokumen limbah B3
Kep. KEPALA BAPEDAL No. 01 Tahun 1995 - Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
Kep. KEPALA BAPEDAL No. 01 Tahun 1995 - Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
Download PDF
Download PDF
Kep. MENLH No. 112 Tahun 2003 - Baku Mutu Air Limbah Domestik
S A L I N A N
KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 112 TAHUN 2003
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 112 TAHUN 2003
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Kep - 48 / MENLH/11/1996 - Baku Tingkat Kebisingan
KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP-48/MENLH/11/1996
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP-48/MENLH/11/1996
TENTANG
BAKU TINGKAT KEBISINGAN
BAKU TINGKAT KEBISINGAN
Per. MENLH No. 5 Tahun 2006 - Pengukuran emisi gas buang
PP RI No. 41 Tahun 1999 - Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan
Pemerintah No. 41 Tahun 1999
Tentang : Pengendalian Pencemaran Udara
Tentang : Pengendalian Pencemaran Udara
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Permenaker PER.15/MEN/VIII/2008 - Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di tempat Kerja
Permenaker PER.15/MEN/VIII/2008 - Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di tempat Kerja
Download PDF
Download PDF
Permenaker No. 8 Tahun 2010 - Tentang Penggunaan APD
Per.Manaker No.04 Tahun 1987 - P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.04/MEN/1987
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.04/MEN/1987
T E N
T A N G
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA
TATA CARA PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN KERJA
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA
TATA CARA PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN KERJA
MENTERI
TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
PER.25/MEN/XII/2008 - Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.25/MEN/XII/2008
TENTANG
PEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACAT
KARENA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
KARENA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Per.Manaker No.02 Tahun 1980 - Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
PERATURAN MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No. Per.02/MEN/1980
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No. Per.02/MEN/1980
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA.
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA.
MENTERI TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
PER 01/MEN/1998 - Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja
UU No.36 Tahun 2009 - Menerapkan jaminan kesehatan kepada seluruh karyawan
UU RI No. 13 Tahun 2003 - Tentang Ketenagakerjaan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN
DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
Per. MENAKER No. 02 Tahun 1989 - Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER.02/MEN/1 989
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER.02/MEN/1 989
TENTANG
PENGAWASAN INSTALASI PENYALUR PETIR
PENGAWASAN INSTALASI PENYALUR PETIR
MENTERI
TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
Kep. MENAKERTRANS No.75 Tahun 2002 - Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 PUIL
KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.75/MEN/2002
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.75/MEN/2002
T E N
T A N G
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
NOMOR : SNI-04-0225-2000 MENGENAI PERSYARATAN UMUM
INSTALASI LISTRIK 2000 (PUIL 2000) DI TEMPAT KERJA
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
NOMOR : SNI-04-0225-2000 MENGENAI PERSYARATAN UMUM
INSTALASI LISTRIK 2000 (PUIL 2000) DI TEMPAT KERJA
Per.Men Perburuhan No. 7 Tahun 1964 - Syarat Kesehatan serta penerangan dalam tempat kerja
Per.Men Perburuhan No. 7 Tahun 1964 - Syarat Kesehatan serta penerangan dalam tempat kerja
Download PDF
Download PDF
Kep. MENKES No. 261 Tahun 1998 - Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
Keputusan Menteri Kesehatan
No. 261/MENKES/SK/II/1998
Tentang : Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
No. 261/MENKES/SK/II/1998
Tentang : Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Kep. MENKES No.1405 Tahun 2002 - Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
Kep. MENKES No.1405 Tahun 2002 - Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
Download PDF.
Download PDF.
Per. MENAKERTRANS No. 04 Tahun 1980 - Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No: PER.04/MEN/1980
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No: PER.04/MEN/1980
TENTANG
SYARAT-SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAN
ALAT PEMADAM API RINGAN.
SYARAT-SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAN
ALAT PEMADAM API RINGAN.
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI:
Kep. MENAKER No.186 Tahun 1999 - Unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA
KERJA R.I
No.KEP.186/MEN/1999
No.KEP.186/MEN/1999
TENTANG
UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DITEMPAT KERJA
DITEMPAT KERJA
MENTERI TENAGA KERJA R.I
Kep. KABAPEDAL No. 56 Tahun 1994 - Tentang Pedoman mengenai Dampak Penting
PP RI Nomor 27 Tahun 2012 - Izin Lingkungan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN
2012
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
UU Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup - Per. MENLH No. 13 Tahun 2010
SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Friday 12 December 2014
Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat di Lapangan (Site)
Penanggulangan
Keadaan Darurat di Lapangan (Site)
Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat di Gedung
Penanggulangan Keadaan Darurat di Gedung
Prosedur penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Prosedur penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) :
Prosedur penanganan bahan yang mudah meledak
Langkah-langkah penanganan bahan yang mudah meledak :
Prosedur penempatan tangki bahan bakar
Langkah-langkah penempatan tangki bahan bakar :
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Langkah-langkah mencegah bahaya kebakaran :
Tuesday 9 December 2014
Peraturan pemberian cuti kerja kepada karyawan
Pertanyaan mengenai Cuti Kerja Tahunan
Apa saja jenis – jenis cuti?
- Cuti Tahunan
- Cuti Sakit
- Cuti Bersalin/Cuti Melahirkan
- Cuti Besar
- Cuti karena alasan penting
Tanggung jawab semua karyawan dalam K3L / HSE
Tanggung jawab semua karyawan dalam K3L / HSE
1. Masing-masing karyawan bertanggung jawab terhadap
keselamatan diri sendiri serta karyawan dari kecelakaan kerja. Pekerjaan harus
dilaksanakan sesuai dengan praktek kerja aman serta prosedur yang telah
ditentukan.
Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan - Kep. MENLH No. 42 Tahun 1994
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 42 Tahun 1994
Tentang : Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
No. 42 Tahun 1994
Tentang : Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
MENTERI
NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Pedoman Pelaksanaan Audit Linkungan Hidup - Kep. MENLH No. 30 Tahun 2001
KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 30 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
YANG DIWAJIBKAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 30 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
YANG DIWAJIBKAN
MENTERI
NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Subscribe to:
Posts (Atom)